Single person is unique. Itu karena "kekreatifan" Tuhan yang tidak terbatas. Mulai dari fisiknya; panjang jemari, pola senyum, kemudian attitudenya; gaya bicara, berkedip, menanggapi respon, dan segala hal lainnya. Nyatalah keagungan Tuhan semakin digali semakin bertambah, terbukti sudah bahwa ayat ayat Tuhan di dunia ini diciptakan untuk orang orang yang berfikir.

Salah satu keunikan manusia adalah tentang bagaimana cara mereka berkomunikasi. So, take it like this, pernahkah merasa ada kesenjangan antara kamu dan orang orang dekat kamu? Kamu merasa sudah memberi semua yang terbaik bagi mereka, kamu berusaha "berbicara" dengannya untuk membuat mereka mengerti. Hingga akhirnya kamu menyerah dan mengatakan "kita tidak cocok".

Gary Chapman menulis dalam sebuah buku, bahwa ada minimal 5 cara mengungkapkan bahasa kasih:

1. Kata kata: berupa pujian, permintaan maaf, ataupun penghargaan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dengan orang bertipe ini, sebisa mungkin bicarakan hal hal yang positive saja, hindari perbincangan yang bisa menyebabkan konflik.

2. Sentuhan: Sentuhan fisik seperti membelai, menepuk punggung, menggenggam tangan, akan membuat mereka lebih nyaman. Misal seorang anak yang baru saja memenangkan perlombaan, selain memberikan selamat dan penghargaan atas prestasinya dalam kata kata, shake his hand, hug him or kiss him, akan membuat perasaan senangnya berlipat ganda.

3. Hadiah: Orang bertipe ini akan sangat menghargai pemberian sekecil apapun, meski hanya setangkai bunga liar yang dipetik di jalan pulang. Kita biasa memberi kado pada hari tertentu saja, sebenarnya pemberian kado bisa kapanpun, sesederhana apapun kado tersebut.

4. Waktu: Mereka menginginkan kamu ada, secara nyata didepan mereka. Melakukan hal hal yang meningkatkan kualitas pertemuan tersebut. In short, they will screw most of your time.

5. Pelayanan: Anda melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Membantu dalam hal kecil, misal mengambilkan pena yang jatuh, atau membukakan pintu, memasakkan makan malam, membantu mengerjakan tugas tugasnya, et cetera et cetera.

Bagi penulis, ada cara berbicara lain yang lebih kompleks. Karya seni. Seni itu untuk dihargai dan dinikmati, karya seni yang memang dicipta oleh seorang seniman, karena seniman lebih bervariasi dalam "berbicara". Pengejewentahan perasaan mereka, kebimbangan hati, pertanyaan pertanyaan dalam hidupnya, atau cerita tentang hari mereka, bisa tertuang dalam karya karya mereka. Karya karya mereka talk more than anythings, itulah yang membuat karya mereka memiliki ruh. Meski kemudian sangat terbatas orang yang bisa mengerti "pembicaraan" mereka.

Misal, seorang Bethoven yang dalam keadaan tuli saat mencipta karya luar biasanya, Fur Elise. Siapa tahu bahwa ternyata disana tertuang seluruh isi hatinya. Tentang kesengsaraan hidupnya, perjuangan hidupnya dalam keluarga yang hampir semua mengalami kecacatan, kemudian kondisi fisiknya yang buruk, keadaan ekonomi yang menghimpit. Atau mungkin itu yang membuat lagu ini begitu menyayat hati, ataukah hentakan di bagian ke 3 dari Fur Elise memang menyatakan amarahnya? Interpretasinya bisa sangat bervariasi.
Atau kemudian seorang Rendra yang menyatakan kegelisahannya melalui naskah naskah drama, puisi puisinya. Yang sepertinya lebih mudah diartikan daripada lagu tanpa lirik, karena masih memiliki kata kata yang cukup biasa digunakan untuk berkomunikasi. Namun tetap saja, karya karyanya boleh jadi berbicara lebih banyak "bercerita" daripada, mungkin cerita ceritanya pada orang lain.

Djoko Damono dalam "Aku Ingin " mungkin tak akan bisa lebih "berbicara" tentang cinta sederhananya selain dengan puisinya itu. Juga Effendi, saat menggambarkan mawar dan kupu kupu di lantai, mungkin dia tak akan bisa mengolok- olok saingannya selain dengan lukisannya.

Menghargai tiap manusia dengan mengerti cara mereka berbicara, merupakan keindahan tersendiri. Kenikmatan yang dirasakan seorang yang mencari dan memungut seserpih dari luapan hikmah yang bisa diambil di dunia ini. Merupakan rasa hormat kepada Tuhan Pencipta Alam, akan segala keagunganNya. :)

OPINI | 19 January 2013 | 02:15 Dibaca: 2   Komentar: 0   Nihil

REP | 19 January 2013 | 02:14 Dibaca: 3   Komentar: 0   Nihil

Terkadang rasa takut membatasi langkah manusia untuk melakukan perjalanan dan berpetualang. Namun pesona keindahan alam dan keunikan budaya  begitu menggoda, sayang untuk dilewatkan. Perjalanan tidak hanya menawarkan kesenangan tapi memberikan banyak pengalaman batin. Bertemu orang dengan latar belakang budaya dan sosial yang berbeda, meyakinkan bahwa keragaman itu indah.

Keindahan pulau-pulau di sebelah barat Sumatra bagai candu. Sekali mencoba rasanya ingin terus menikmatinya, menelisik tiap sisi sampai ke dasar laut. Berada di zone subduksi lempeng Euroasia pulau-pulau di sebalah barat Sumatra rawan gempa dan tsunami. Sebagai contoh Simeulue,  pulau penghasil lobster hampir tiap hari merasakan gempa  kecil akibat  pergerakan lempeng kulit bumi. Namun keelokanya  tidak menggetarkan orang untuk menyambanginya.

Pertama kali mengenal pulau di sebelah barat Sumatra penghujung tahun 2011. Bersama komunitas Backpacker Medan melewati tahun baru 2012 di Pulau Weh selama 4 hari. Menjelajah setiap sudut pulau di ujung barat Indonesia. Mulai dari pantai Kasih, Anoi Hitam, Sumur Tiga, Iboih, dan Gapang. Lalu melepas sunset terakhir tahun 2011 di nol kilometer. Semua pantai di pulau Weh menawarkan pasir putih dan air laut biru jernih. Belum lagi gumpalan awan bak kapas mengembang di angkasa biru. Membuat saya makin jatuh cinta dengan pulau ini.

Tidak sampai dua bulan , rasa rindu menuntun saya menuju pulau cantik di sebelah barat Sumatra. Gugusan Kepulauan Banyak di Aceh Singkil telah lama ditinggalkan wisatwan domestik. Paska gempa Aceh tahun 2004 dan Padang tahun 2009 ketinggian air laut naik hingga satu meter. Pohon kelapa di pinggir pantai terendam air lalu  mati meranggas . Namun rasa gentar tidak berlaku bagi wisatawan mancanegara. Seperti pasangan suami istri asal Australia, Amie dan Brandon . Keduanya datang dari neger kangguru hanya untuk menikmati ekostika Pulau Palambak di Kepulauan Banyak.  Bang Erwin pemilik sekaligus pengelola pulau berkata bahwa cottage-nya selalu dipenuhi bule saat musim panas tiba. Mereka melakukan aktivitas  outdoor , seperti : surfing, snorkling, canoeing, hopping dan trekking keliling pulau. Beberapa pulau kecil  dijadikan private island tempat bulan muda pasangan pengantin baru.

Perjalanan panjang Jambi-Medan 27 jam, Medan-Aceh Singkil 8 jam dan Aceh Singkil-Pulau Balai 3 jam terbayar lunas menyaksikan keindahan Kepulauan Banyak. Menginap dua malam di pulau Palambak salah satu pulau tercantik di sini dan hopping ke pulau-pulau di sekitarnya. Menyaksikan biota dari atas permukaan  laut berwarna hijau toska tanpa menggunakan alat bantu. Tembus pandang seperti memandang aquarium di alam bebas. Penyu hijau berenang bebas di antara terumbu karang . Kedamaian menyeruak menghilangkan rasa khawatir bahwa  gempa dan tsunami bisa datang kapan saja

Puas menjelajah utara pulau Sumatra, bulan Mei kembali ke kampung halaman yang berada di selatan pulau Sumatra, Propinsi Lampung. Kembali Menjelajah pulau andalas tapi  dengan gaya  sedikit berbeda yaitu bikepacker. Mengendarai sepeda motor menyisir bukit barisan di Lampung Barat menuju pantai di Krui. Kembali eksotika pantai pasir putih dengan laut dan langit biru  menggoda. De Ja vu,  pantai Tanjung Setia di Lampung Barat merupakan salah satu spot surfing terbaik di dunia dengan panjang gulungan ombak bisa mencapai 30 meter. Tepat di sebelah baratnya pulau pisang dengan keindahan mirip pulau Weh dan Banyak kembali menggoda. Sayang , kali ini tidak bisa menyapanya karena ombak tinggi.

Obsesi akan pulau-pulau di sebelah barat Sumatra semakin dalam. Simelu, Nias dan Mentawai masuk daftar jelajah tahun 2012. Namun belum berjodoh sampai tahun 2013 tidak satupun terealisasi . Dinas luar kota  dan tawaran travelling dadakan merusak budgeting dan schedule yang sudah di susun rapih. Berharap tahun 2013 bisa menyambangi pulau cantik di barat Sumatra yang berbahaya. Melewati perjalanan menembus batas rasa takut.

Temuan Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Muhammad Jasin, yang diungkap ke publik pada akhir Desember 2012, ihwal praktik pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia memang menghebohkan.

Betapa tidak, dalam taksiran mantan Wakil Ketua KPK itu, selama satu tahun bisa terkumpul uang Rp 1,2 triliun dari praktik haram tersebut. Sungguh fantastis!

Sejatinya, fenomena Pungli di KUA –simpul terbawah pelayanan publik di lingkungan Kemenag– hanyalah sepotong mozaik dari sekian banyak mozaik yang membentuk potret buram dunia pelayanan publik (public service) di tanah air.

Pungli di KUA tidak lebih dari sekadar 'puncak' dari 'gunung es' praktik-praktik penyimpangan wewenang dan penyelewengan jabatan (tindakan maladministrasi) oleh pejabat penyelenggara negara dalam menjalankan tugas pelayanan publiknya.

Praktik Pungli tidak hanya terjadi di KUA melainkan juga (dipastikan) berlangsung di instansi-instansi birokrasi pelayanan publik lainnya. Sudah menjadi rahasia umum, Pungli terjadi di kantor-kantor Pemda (provinsi dan kabupaten/kota), dengan ujung tombak pelayanan publik kantor kecamatan dan kelurahan, dalam pengurusan (pembuatan/perpanjangan): Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Keterangan Waris, Kartu Keluarga, atau permohonan surat-surat pengantar lainnya.

Di kantor imigrasi yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM: Pungli dalam pengurusan Paspor. Pungli di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pengurusan Akte Kelahiran. Praktik Pungli di kantor Samsat dalam pengurusan SIM, STNK, serta surat-surat kendaraan bermotor lain. Pengurusan Sertifikat Tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sarat dengan praktik Pungli.

Praktik Pungli yang sudah menggurita pun memiliki berbagai modus. Modus-modus maladministrasi publik yang acapkali dijumpai dalam keseharian dunia birokrasi di tanah air, misalnya memperlambat, mengabaikan, merugikan, atau menyimpang dari kewajiban hukum instansi yang bersangkutan. Semua modus itu bermuara pada praktik Pungli.

Wewenang dan tanggung jawab administratif yang dimiliki oknum-oknum aparatur instansi pelayanan publik justru menjadi 'senjata ampuh' untuk meminta 'imbalan jasa' dari, dan bahkan kadangkala untuk memeras, anggota masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.

Masyarakat yang ingin dilayani malahan menjadi 'sapi perahan' sang oknum. "Ada Uang, Ada Jasa", demikian kira-kira hukum alam yang berlaku di dunia pelayanan publik Indonesia.

Maladministrasi publik

Dr. Aziz Syamsuddin, dalam bukunya OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA: Merengkuh Keluhan Rakyat, 'Menjewer' Sang Pejabat (2009: 30), mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku/tindakan aparatur penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang, menyalahgunakan, atau melampaui wewenang hukum yang dimilikinya.

Jadi, dengan kata lain, tindakan maladministratif adalah perbuatan atau pengabaian kewajiban hukum oleh instansi dan/atau aparatur negara yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan/atau menimbulkan kerugian dan/atau ketidakadilan, termasuk apabila seseorang tidak diberikan pelayanan yang semestinya.

Aspek ketidakadilan akibat dari maladministrasi adalah ketika masyarakat selaku pengguna pelayanan publik tidak mendapatkan pelayanan yang menjadi haknya, atau membutuhkan waktu sangat lama untuk mendapatkan pelayanan itu, dan bahkan menderita kerugian yang tidak semestinya dia derita (kerugian finansial dan/atau keputusasaan atau kekecewaan).

Masih di bukunya, Aziz Syamsuddin yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM DPR RI menginventarisasi tindakan-tindakan maladministratif oknum pejabat penyelenggara pelayanan publik.

Terkategori maladministrasi adalah membuat keputusan yang berlarut-larut (undue delayed), kurang pantas (inapropriate), sewenang-wenang (arbitrary), menyimpang dari prosedur (procedural deviation), menyalahgunakan diskresi/kebijakan (abuse of discretion), dan menyalahgunakan wewenang (abuse of authority), baik yang mengarah maupun yang tidak mengarah kepada ketidakadilan (leading or not leading to injustice).

Ke mana mengadu?

Kita sering membaca, mendengar, atau menonton dari pemberitaan di media massa (koran, majalah, tabloid, portal berita online, atau radio/televisi) —atau bahkan di antara kita sendiri mungkin pernah mengalami sendiri— berbagai laporan/pengaduan  masyarakat yang mengalami perlakuan tidak adil dan tidak semestinya dari oknum-oknum aparatur instansi penyelenggara pelayanan publik.

Persoalannya adalah apakah laporan/pengaduan atau lebih tepat disebut "Curhat" dari masyarakat melalui jaringan media massa itu efektif? Sejauh mana laporan/pengaduan itu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang?  Ke mana sebaiknya masyarakat melapor/mengadu bila menjadi korban maladministrasi?

Sebenarnya, di negeri yang surplus akan peraturan perundang-undangan dan lembaga/badan/komisi ini sudah dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya hanya ditulis Ombusdman).

Dengan payung hukum UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman dibentuk –-sebagai lembaga pengawal penegakan hukum atas UU Ombudsman RI– menjadi "jembatan" untuk menampung laporan/pengaduan masyarakat tentang tindakan-tindakan maladministratif pejabat pelayanan publik, dan  menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut kepada atasan pejabat/instansi pelayanan publik yang menjadi pihak terlapor/teradu.

Memang, keberadaan Ombudsman ini tak banyak diketahui masyarakat. Ini menjadi 'pekerjaan rumah' bagi para stake-holder di lembaga, yang dulu bernama Komisi Ombudsman Nasional ini, untuk mensosialisasikan diri agar dikenal dan disayang oleh masyarakat.

Ombudsman konon bisa melayani setiap laporan/pengaduan dari masyarakat dengan segala kemudahannya (user friendly) dan gratis. Setiap laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan klarifikasi, investigasi, mediasi, dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman dengan menerbitkan rekomendasi khusus kepada terlapor dan atasan terlapor. Rekomendasi itu bersifat wajib dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor.

Tidak berhenti sampai di situ saja. Apabila si terlapor dan atasan terlapor tidak mematuhi rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (4), (5), dan (6) UU No. 37/2008, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor dan melaporkannya kepada Presiden dan DPR RI.

Selama 2012, 2.024 laporan

Dalam laporan akhir tahun 2012, berdasarkan atas laporan masyarakat yang masuk, Ombudsman menempatkan instansi Pemda (provinsi dan kabupaten/kota) pada peringkat pertama pelaku maladministrasi. Tindakan maladministratif pejabat Pemda yang paling banyak yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman terkait penundaan berlarut atau pelayanan yang ditunda.

Sepanjang 2012, ada 2.024 laporan masyarakat yang disampaikan, di mana 669 (33,5%) laporan terkait maladministrasi pejabat Pemda, berupa kebijakan, penundaan berlarut, dan Pungli. Dari 669 laporan itu, sebanyak 66% laporan menyangkut Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya, 18,8% berkenaan instansi Kelurahan, dan 11,6% berkaitan Pemerintah Provinsi.

Peringkat kedua dugaan maladministrasi, merujuk pada laporan masyarakat ke Ombudsman, ditempati institusi Kepolisian RI (Polri) dengan 356 laporan. Dari total 356 laporan itu, Kepolisian Resort adalah institusi yang paling banyak diadukan yaitu 39,6%, Kepolisian Daerah (23,2%), Kepolisian Resort Kota (17,0%), dan Kepolisian Sektor (16,7%). Dugaan maladministrasi di institusi Polri terkait penundaan berlarut dan penyimpangan wewenang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman pada dasarnya berbasis pada pengawasan masyarakat. Jadi, keberanian masyarakat untuk melaporkan/mengadukan setiap praktik maladministrasi ke Ombudsman sangat penting untuk menghilangkan budaya perilaku maladministratif yang kerap dipertontonkan oleh oknum pejabat instansi pelayanan publik.

Bila ingin melaporkan/mengadukan praktik Pungli atau tindakan maladministratif  lainnya, anggota masyarakat bisa mengirimkannya melalui situs www.ombudsman.go.id, atau ke kantor pusat Ombudsman RI di kawasan Rasuna Said (Gedung Pengadilan Tipikor), Jakarta Selatan, nomor telepon: 021-52960894/95 dan nomor faksimil 021-52960904/05.❒

(Dimuat di Majalah TRIAS Politika, Jakarta, Edisi Januari 2013)