REP | 15 July 2012 | 00:29 Dibaca: 0   Komentar: 0   Nihil

PEREMPUAN MENGGUGAT

Oleh :Cut Farhani Rizky, SP

Sahabat POTRET di  Banda Aceh

Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang jasa para pahlawannya. Selain itu juga sangat melindungi dan melestarikan budayanya, termasuk adat-istiadat bangsa. Hal ini merupakan modal berharga bagi upaya pemantapan ketahanan mental spiritual dalam menghadapi pengaruh negatif yang dibawa oleh arus globalisasi yang terjadi pada saat ini. Apabila tidak diwaspadai, bukan tidak mungkin hal itu akan bisa menimbulkan erosi terhadap budaya bangsa.

Pada Tahun 1908 sampai saat ini, perempuan merupakan bagian dari bangsa yang sejak dahulu kala berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan adalah bagian dari makhluk sosial yang berhubungan sangat erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perempuan yang mencatat sejarah di Aceh adalah Cut Nyak Dien. Di jelujur riwayat Cut Nyak Dien, telah disaksikan bagaimana feminitas dan maskulinitas seperti melebur. Kesetiaan feminin dan kekerashatian maskulin, berpadu-padan dengan sedemikian rupa, sehingga Cut Nyak Dien hadir dalam ruang imajinasi rakyat Aceh dengan begitu impresifnya.

Adapula salah satu pejuang perempuan Aceh yang namanya tenggelam terbawa arus zaman, yaitu Malahayati. Beliau adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Pada tahun 1585-1604, memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Syah IV. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah tewas) berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda tanggal 11 September 1599, sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Ia kemudian mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia setelah itu lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati.

Tidak dapat dipungkiri, dunia terus berubah, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, serta tatanan sosial – budaya yang terus mengalami perubahan secara radikal. Peta-peta tua yang dulu dapat diandalkan kini terasa tidak memadai lagi dihadapan ketidakpastian dunia global. Perubahan-perubahan multi dimensional saling terkait dengan ekonomi, politik, teknologi, kebudayaan dan identitas serta tatanan pendidikan yang tidak kalah penting. Dengan kata lain, globalisasi mengarah pada terjadinya pertukaran-pertukaran yang dicapai secara simbolis.

Ditetapkannya peran laki-laki sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (perempuan termasuk di dalamnya). Beberapa hal yang sering kali menjadi penyebab adalah masalah kedudukan sosial, stres, citra diri, nilai-nilai pribadi yang diterima dan dianut sejak dari lahir.

Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang sering didengungkan merupakan akibat dari struktur keluarga di mana perempuanlah yang harus bertanggung jawab untuk seluruh urusan rumah tangga, mulai dari mengasuh anak, melayani suami hingga persoalan rumah tangga lainnya. Perempuan juga dianggap sebagai warga kelas dua. Jenis kelamin perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat atau bawahan. Sedangkan jenis kelamin laki-laki sebagai superordinat atau menduduki posisi dominan. Banyak perempuan yang seolah-olah lumpuh, tidak mampu mewujudkan potensi diri mereka sepenuhnya.

Ketakutan atau stigma yang telah menjadi darah daging tersebut dapat menahan gerak maju perempuan. Situasi seperti ini banyak dijumpai dengan perempuan Indonesia, karena kultur ketimuran disalahpersepsikan sehingga membelenggu perempuan ke dalam format-format patriarki yang tidak menguntungkan posisi perempuan.

Adanya beberapa kontroversi yang mengikat khususnya di Aceh tentang Syariah Islam selama ini akibat kebijakan berbusana yang dijadikan simbol pelaksanaan syariah. Namun esensi universal syariah itu sendiri menjadi kabur. Realitas di atas begitu kontras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam yang lantang berbicara keadilan, persamaan, kemaslahatan, perdamaian, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan inspirasi kehidupan.

Nyatanya, akibat adanya stigma bahwa perempuan adalah sebagai "makhluk lemah" membuka peluang besar-besaran terhadap tindak kriminalitas seperti pemerkosaan, kekerasan, dan perampasan hak-hak kemerdekaan perempuan yang justru dilakukan oleh orang yang seharusnya menjaga kemaslahatan dan keamanan umat. Keadaan yang kontras di antara realitas dari prinsip-prinsip Islam sesungguhnya menunjukkan syariat Islam di Aceh tengah memasuki tahap hanya sebagai simbol.

Sejak diberlakukannya syariat Islam di Aceh, yang lebih kental adalah nuansa razia daripada peningkatan kesejahteraan dan keamanan warga. Razia itu pun berlaku untuk kalangan rentan, dan kelompok rentan itu adalah perempuan. Penertiban tubuh perempuan seolah menjadi simbol tengah berlakunya syariat Islam di Aceh. Masalah paradigma pula yang membuat terjadinya viktimisasi perempuan. Harus diingiat, perkosaan terhadap perempuan terjadi baik secara langsung –seperti dalam kasus Langsa—dan tidak langsung, yang justru paling banyak terjadi.

Perempuan diperkosa, dipaksa untuk berpakaian standar ala formalisasi syariat Islam –tidak cukup hanya berjilbab, tapi juga harus longgar, bukan celana ketat, bukan kaos panjang nge-pres. Dan ini semakin melanggengkan stereotype patriarkhal bahwa perempuan adalah sumber amorilitas yang seksualitasnya harus dikontrol. Jika tidak, ia akan berbahaya bagi ketahanan dan ketertiban sosial (social order), menginsipirasi kejahatan seksual, membuat para lelaki tak kuasa menahan nafsu seksualnya.

Dalam paradigma syariat Islam yang menjadikan perempuan sebagai target penegakan moralitas, maka segala kesalahan, segala tanggungjawab, jika terjadi kejahatan-kejahatan seksual akan ditimpakan pada para perempuan. Paling tidak, jika terjadi kejahatan-kejahatan seksual, maka hak-hak perempuan korban bukan menjadi prioritas dalam penanganan. Perempuan, bahkan ketika mereka menjadi korbanpun, tidak menjadi perhatian serius dalam penerapan formalisasi syariat Islam itu, karena tiadanya substansi keadilan di sana. Karena itu pula, tindak kejahatan dan kekerasan yang dialami perempuan akan dianggap sebagai masalah "kecil" yang tak perlu perhatian serius.

Kurangnya eksplorasi media, pemerhati perempuan dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi menyebabkan terbungkamnya fakta-fakta yang seharusnya diberitakan secara jujur, sehingga perempuan tidak lagi tertindas oleh penyimpangan-penyimpangan yang mengatasnamakan kebijakan.

Menyikapi situasi di atas, sangat diharapkan lahirnya sebuah gerakan perempuan, media komunitas yang mengedepankan masalah-masalah sosial perempuan yang bekerja lebih startegis dengan terlebih dahulu membongkar akar persoalan perempuan Aceh hari ini. Sehingga akan terbongkar persoalan inti perempuan yaitu ketidakadilan itu sendiri. Dimana pada situasi kontemporer ini ketidakadilan justru lahir dari peraturan/kebijakan yang dilahirkan oleh negara, yang justru menyulitkan perempuan untuk melawannya.

Banda Aceh, 28 Juli 2011

a

REP | 15 July 2012 | 00:26 Dibaca: 0   Komentar: 0   Nihil