Isu kasus korupsi daging sapi akhir-akhir ini mewarnai pemberitaan tanah air terkait dengan dijadikannya LHI yang merupakan Presiden PKS sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Ranah pemberitaan tanah air kemudian ramai-ramai menyoroti kasus ini karena LHI sendiri berasal dari partai yang mengusung slogan sebagai partai bersih dan peduli. Berbagai pernyataan kemudian dikeluarkan terkait permasalahan ini seperti isu bahwa kasus ini sengaja digunakan untuk menjatuhkan PKS terkait pemilu 2014, hingga pernyataan bahwa kasus ini merupakan sebuah konspirasi.

Kasus korupsi impor daging sapi ini seakan menjadi bola panas bagi PKS karena selama ini PKS hampir sangat jarang terkait dengan korupsi. Terlebih lagi, kasus kali ini langsung melibatkan Presiden partai yang pada pemilu tahun 1999 masih bernama Partai Keadilan (PK). Publik Indonesia yang saat ini tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik pun semakin "semangat" untuk mengomentari dan menyoroti kasus korupsi ini untuk membuktikan bahwa semua partai politik di Indonesia tanpa terkecuali PKS hanya mengedepankan kepentingan kelompok saja sehingga tidak dapat dipercaya sebagai pembawa aspirasi masyarakat.

Kasus korupsi tersebut kemudian disinyalir akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Ahmad Heryawan yang saat ini tengah menjadi calon Gubernur Jawa Barat pada pemilukada yang akan dilaksanakan pada 24 Februari kelak. Ahmad Heryawan sendiri merupakan calon incumbent yang diusung oleh PKS. Rieke Dyah Pitaloka yang juga calon Gubernur dalam pemilukada ini bahkan mengatakan bahwa momentum terkuaknya kasus ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk menguak kasus kelangkaan daging sapi yang tengah melanda Jawa Barat. Rieke juga menyindir kepemimpinan Ahmad Heryawan tidak dapat menangani permasalahan kelangkaan daging sapi yang melanda Jawa Barat (suaramerdeka.com, 01/02).

Namun, apakah benar seperti itu?

Sebagai masyarakat yang setiap hari membaca dan mendengar pemberitaan, saya melihat bahwa saat ini sebuah isu seringkali digeneralisir untuk melihat suatu permasalahan. Suatu isu bahkan seringkali digunakan untuk menutupi isu lainnya. Oleh karena itu, menurut saya masyarakat saat ini harus lebih cerdas dan berimbang dalam mengolah informasi.

Terkait kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan salah satu anggota PKS, yang kemudian disangkut pautkan dengan kelangkaan daging sapi di Jawa Barat hingga berujung pada sorotan terhadap kinerja Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat saat ini menurut saya sungguh merupakan logika yang terburu-buru. Dalam melihat isu tersebut seharusnya diimbangi dengan pencarian informasi yang lebih jelas mengenai kasus kelangkaan daging sapi di Jawa Barat serta bagaimana Pemprov Jawa Barat menyikapinya. Ahmad Heryawan sendiri (dikutip dari pasundanekspress.co.id, 20/11/12) sebenarnya telah menyatakan bahwa kelangkaan daging sapi di Jawa Barat tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini mengingat Jawa Barat merupakan produsen ayam terbesar di Indonesia. Selain itu, Ahmad Heryawan juga menyatakan bahwa Jawa Barat memiliki banyak sumber protein hewani lainnya sehingga tidak perlu bergantung pada daging sapi. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kasus kelangkaan ini. Disamping itu Pemprov Jawa Barat juga tengah mengupayakan agar peternak sapi di Jawa Barat dapat meningkatkan produksinya sehingga ketergantungan atas daging sapi impor dapat dikurangi. Upaya ini seiring sejalan dengan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk menjamin ketahanan pangan.

Untuk ketahanan pangan sendiri, Provinsi Jawa Barat sebenarnya memiliki kinerja yang cukup baik. Berbagai upaya dilakukan Pemprov Jawa Barat untuk menjamin ketahanan pangan antara lain dengan menjamin ketersediaan pangan. Terbukti Jawa Barat telah dapat meningkatkan produksi berasnya sebesar 2,89% pada tahun 2010. Dengan jumlah persediaan beras sebesar 6.990.096 ton ini, Jawa Barat tidak hanya mencukupi kebutuhan beras masyarakatnya, tapi juga kebutuhan beras daerah lain seperti DKI Jakarta. (sumber: bkpd.jabarprov.go.id)

Selain itu Pemprov Jawa Barat juga menjamin ketersediaan pangan untuk konsumsi. Upaya tersebut dilakukan dengan penganekaragaman produksi pangan seperti sayuran, buah-buahan, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal yang kemudian menjadi menarik adalah Pemprov Jawa Barat mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam. Jadi dengan kebijakan ini masyarakat diajak untuk tidak hanya bergantung pada nasi, namun lebih memilih sumber makanan pokok lainnya seperti jagung maupun umbi-umbian. Maka kemudian Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat mencanangkan "Hari Tanpa Beras" dimana masyarakat Jawa Barat dianjurkan untuk memakan sumber pangan lain selain beras. Tujuan hal ini dilakukan adalah untuk membiasakan masyarakat mengkonsumsi sumber pangan yang beragam sehingga menjadi tidak terlalu bergantung pada beras.

Hal lain terkait ketahanan pangan yang dalam hal ini merupakan "permasalahan perut orang banyak" di Jawa Barat adalah upaya pencegahan terjadinya kerawanan pangan. Kerawanan pangan sendiri berarti suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu. Terkait hal ini Pemprov Jawa Barat melakukan upaya menyimpan cadangan pangan yang terintegrasi antara cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Hal berikutnya yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dengan membangun Desa Mandiri Pangan. Desa Mandiri Pangan sendiri dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya. Selain itu juga terdapat Usaha Ekonomi Produktif dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menjamin ketahanan pangan ini, maka Pemprov Jawa Barat dianugerahi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan ini diberikan atas prestasi yang diraih karena berhasil mempertahankan posisi produsen padi terbesar di Indonesia, meningkatkan produksi jagung 14,35 % dan kedelai 41,26% pertahun, menyediakan APBD Rp. 51 milyar untuk mendukung P2BN termasuk mengangkat 1.000 orang THL-TBPP daerah, mengembangkan cadangan pangan pemerintah Provinsi 803,55 ton beras, serta menerbitkan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah. (sumber: bandungekspres.com, 17 / 12 / 2012).

Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa sesungguhnya pemberitaan kasus korupsi impor daging sapi dan kelangkaan daging sapi sama sekali tidak dapat menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai buruk. Sebaliknya, Pemprov Jawa Barat yang kini dipimpin oleh Ahmad Heryawan telah banyak membuktikan kesungguhannya dalam bekerja dengan berbagai penghargaan yang diraih. Pencapaian seperti ini merupakan bentuk pembuktian atas berbagai tudingan miring yang selama ini selalu menyertai dalam pemberitaan. Oleh karena itu, menurut saya sekali lagi perlu ditekankan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap suatu informasi haruslah berimbang dengan cara melihatnya dari dua sisi.

Terkait Pemilukada sendiri, Ahmad Heryawan telah menyatakan bahwa kasus korupsi yang tengah ramai dibicarakan saat ini sama sekali tidak mempengaruhi proses pencalonannya bersama Deddy Mizwar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk periode 2013-2018. Dengan berbagai pengalaman, prestasi, dan kesiapan perencanaan, Ahmad Heryawan siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemilukada untuk membawa Jawa Barat yang maju, mandiri, dan sejahtera.