OPINI | 26 February 2013 | 02:08 Dibaca: 3   Komentar: 0   Nihil

Jelas Anas sangat kecewa berat dengan penetapannya sebagai tersangka yang disematkan oleh KPK, seanteronya KPK yang masih dibawah SBY tampak sekali melekat intervensi seorang atasan terhadap kinerja KPK yang harusnya mengedepankan swasembada sikap integritas.

Serangan Anas terhadap Majelis Tinggi Partai Demokrat tersirat riil, ucapan Anas terkesan menuding SBY telah menzolimi dirinya, jelas sekali kekecewaan Anas itu muncul mengingat desakan SBY agar KPK segera menetapkan status Anas sekiranya dengan penetapan status Anas tersebut merupakan sebuah siasat praktis SBY agar dapat memulihkan elaktabilitas morat-marit partai yang tengah diujung tanduk.

Hal ini merupakan introduksi pertarungan Mahabrata Anas dan SBY, apalagi Anas pernah menyematkan komentar pada status di BlackBerry Massanger-nya bahwa keadaan saat ini merupakan fenomena politik para sengkuni.

Rangkaian dari rentetan peristiwa sebelum penetapannya sebagai tersangka dianggap Anas sebagai konspirasi politik SBY terhadap dirinya.

Namun, drama fenomena introduksi Anas dan SBY tampaknya sudah tercium oleh Anas, "seperti anak bayi yang tidak diinginkan kelahirannya". Amunisi dengan mengibarkan bendera perang yang ditujukan kepada Keluarga Cikeas bukan omongan sesumbar. Sebagian pengamat menilai, Anas mundur dari jabatannya merupakan konsekuensi Anas yang tegas menyatakan bahwa kejadian ini merupakan langkah awal dari sekian banyak halaman yang akan dibaca untuk kepentingan bersama, dan kata lain, banyak nama besar petinggi-petinggi partai yang akan mengikuti status Anas saat ini, tidak menutup kemungkinan kubu dari Keluarga Cikeas.

Dengan penetapan status Anas oleh KPK, dan selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY mengambil langkah radikal. Siasat gerilya yang dilakukan SBY ini sangat bertujuan, selain sebagai sinyal isyarat perlawanan terhadap kubu Anas, juga keinginan SBY untuk mengembalikan citra Partai Demokrat. Prioritas mengangkat elaktabilitas dengan langkah mengambil alih segala wewenang Ketua Umum DPP ditubuh partai, adapun juga menindak lanjuti hasil komoditas produksi Musyawarah Daerah dari kepemimpinan Anas Urbaningrum yang dianggap non-relatif perlu ditinjau kembali.

Tak urung SBY mengambil tindakan tanggap, cepat dan aman, dengan memberikan arahan keseluruh kadernya melalui pesan singkat. Intinya dalam pesan singkat itu menyuruh para kadernya agar tidak mengeluarkan pernyataan ke publik, dan menahan diri untuk menghindari statement yang dinilai tidak penting, saat itu ketika Anas yang dikabarkan menggelar konferensi pers, tak lama setelah pidato Anas atas pengunduran dirinya, beberapa saat berselang, SBY pun langsung menggelar rapat tertutup di Cikeas.

Dampak dinamis dari dilemma prahara Hambalang ini akan bermuara ekstensif, yang akan berpengaruh pada masa akhir jabatan SBY, tidak hanya mengenai cacatnya elektabilitas partai, bola panas pun sepertinya akan terus bergulir hingga pengaitan kasus Bank Century yang diduga melibatkan Pemerintahan SBY-Budiono.

Dengan melirik kritikan publik terhadap KPK sarat dengan intervensi SBY, yang harusnya berlaku professional menanggapi nyanyian Nazaruddin seolah tersirat kinerja KPK merupakan suatu bentuk penyelamatan hukum Keluarga Cikeas yang akan dinyanyikan lembar demi lembar Anas Urbaningrum, tidak menutup kemungkinan drama spektakuler menimpa Keluarga Cikeas akan terjadi diakhir jabatan SBY, karena ekses dari Anas diyakini memegang kartu truf.

Lihat saja salah satunya. Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, atau KAHMI, Mahfud MD sekaligus sebagai petinggi instansi kekuatan hukum tertinggi dinegara, secar frontal terjamah memberikan dukungan kepada Anas Urbaningrum agar meniru peran tersangka Hambalang lainnya yang lebih dulu terjerat, siapa lagi kalau bukan Muhammad Nazaruddin.

Secara moril, statmen Mahfud yang mengatakan hal yang serupa dengan Anas, menunggu lembaran halaman berikutnya seperti yang dijanjikan Anas, jelas secara lugas sudah mengkonfrontir kinerja KPK agar tidak terlibat dalam suatu permasalahan entah itu wartawan, politikus, dan pemerintah. Juga dengan gonjang-ganjingnya atraksi KPK dalam bertindak bersinergi dengan santernya sinyal yang diberikan sang penguasa atas penetapan status mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sarat muatan politis.

Entitas faksi pun telah menampakan loyalitasnya kepada Anas dengan didominasi oleh kaum muda dari sebagian DPD, hal tersebut membuktikan jika Anas memang mulai meletupkan amunisinya dari perang gerilya yang dimainkan SBY.