Kompasiana
Kompasiana |
- Mahavatara “Hanya ada 3 Hari Dalam Hidup Ini..!!”
- politik
- kasus suap impor daging korupsinya dimana?
- Profesiku Bermacam-Macam…
- Atasi Demo Anarkis di Papua, Kapolda Tegakkan Hukum Positif
- Rasa
Mahavatara “Hanya ada 3 Hari Dalam Hidup Ini..!!” Posted: 22 May 2013 11:32 AM PDT OPINI | 23 May 2013 | 01:05 Dibaca: 1 Komentar: 0 Nihil Hari Kemarin Kamu tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi.. Kamu tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan.. Kamu tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kamu rasakan kemarin.. Biarkan hari kemarin lewat; LEPASKAN saja.. ♥ Hari Esok Hingga mentari terbit esok hari, kamu tak tahu apa yang akan terjadi.. Kamu belum bisa melakukan apa-apa untuk esok hari.. Kamu tak mungkin tahu.., sedih atau ceria di esok hari.. Karena esok hari belum tiba BIARKAN saja.. ♥ Yang tersisa kini hanyalah Hari Ini Pintu masa lalu telah tertutup.. Pintu masa depan pun belum tiba.. Pusatkan saja diri kamu untuk hari ini.. Kamu lebih dapat mengerjakan lebih banyak hal untuk hari ini.., bila kamu mampu melupakan hari kemarin.. Dan melepaskan ketakutan akan esok hari.. Hiduplah HARI INI.. Karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit.. Hiduplah apa adanya.. Karena yang ada hanyalah hari ini.. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat.. Meski mereka berlaku buruk pada kamu.. Sayangilah seseorang sepenuh hati hari ini.. Karena mungkin besok cerita sudah berganti.. Salam ribeting ati manunggaling GUSTI..♥ —Mex'r and Frank's— Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Kompasianer (anggota Kompasiana) yang menayangkannya.Kompasiana tidak bertanggung jawab atas validitas dan akurasi informasi yang ditulis masing-masing kompasianer. Siapa yang menilai tulisan ini? - |
Posted: 22 May 2013 11:32 AM PDT |
kasus suap impor daging korupsinya dimana? Posted: 22 May 2013 11:32 AM PDT OPINI | 23 May 2013 | 00:53 Dibaca: 36 Komentar: 0 Nihil aduh kok dihapus apa kependekan tulisannya KPK VS PKS wah rame banget bahkan ngalahin beritanya eyang subur yg penomenal itu rame karena diselingi dan dibumbu wanita wanita cantik di sekitar AF namun ada beberapa hal yg membuat saya merasa ganjal dan penasaran dimanakah kerugian negara dari kasus ini? pun kalau indoguna ditambah kuotanya apakah negara rugi adakah yg bisa menjelaskan? dimanakah korupsinya dalam kasus ini ? klopun ditambah kuotanya bukankah negara untung dari bea masuknya? klo dibilang keuntunganya sampai 100% bukankah sapi impor ini untuk industri pastinya gak akan sampai Rp 80.000 per kg apalagi untuk mengatasi kelangkaan daging sapi di pasaran pasti dibawah harga dimana posisi mendag gita wiryawan dalam hal impor ini bukankah justru di kemendaglah pintu impor itu dibuka? apakah LHI bisa mempengaruhi gita wiryawan dalam hal ini dia bukan kader PKS ? masa suap itu hanya pada perantara LHI ,AF ,elda biasanya klo liat contoh hambalang maka kementrian yg bersangkutan semua bermain dalam hal ini kementan dan kemendag namun itu tidak terjadi adakah yg bisa menjelaskan ? Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Kompasianer (anggota Kompasiana) yang menayangkannya.Kompasiana tidak bertanggung jawab atas validitas dan akurasi informasi yang ditulis masing-masing kompasianer. Siapa yang menilai tulisan ini? - |
Posted: 22 May 2013 11:32 AM PDT OPINI | 23 May 2013 | 00:52 Dibaca: 19 Komentar: 2 Nihil Gelar yg aku dapet dari si ANU tentang pekerjaan selama berkompasiana sudah bervariasi…Pertamakali gelar yg aku sandang sebagai penjaga warnet, dipikirnya orang jaga di warnet orang rendahan dan punya gaji kecil yg wajib dijadikan bahan olok2…. .Eh…jangan salah lho, disini jaga warnet selain pekerjaan yg halal jg berpenghasilan lumayan…hitung saja jika UMR berkisar 8-10 euro/jam, berapa tuh gaji yg didapet sebulan…??!! taruh saja kurs 1 euro 13.000 rupiah…. Habis itu katanya aku jadi germo di Sarkem ama gang Dolly xixixixi…Si anu pun menggambarkan bagaimana liku2 tempat tsb beserta cafe yg ada didalamnya…Aku malah jadi heran kok dia apal banget dengan itu lokalisasi…Jangan2 suka main kesana apa ya…??!! Dari germo akhirnya pindah katanya saya hidup cuma dari subsidi pemerintah…Ceritanya pengangguran yg dapat bantuan…hihihihihi…Sifat sok tahunya muncul kaya yg ngerti aja soal urusan subsidi…Emangnya gampang pemerintah kasih subsidi ke orang2..weeekkkk…. Gak puas dg yg itu…gelar sebagai tukang ngosrek wc pun aku sandang…Alasannya karena disini tidak punya pembantu…Yah..jangan samakan bayar pembantu disini macem di Nyaudi yg sebulan cuma sekitar 2 juta Mbak, itupun gak pake libur…Orang bayar buat tukang bersih2 yg ngebantu di Jerman itu satu jamnya 10 euro…paling aku jg kuat seminggu sekali makai jg cuma 2 jam…orang bukan milyader ini…wakakakaak.. Akhirnya gelar terakhir (atau belum ?) dibilangnya jualan pecel dan nyambi jualan pekerja wanita Indonesia ke para bule….hehehehe…Orang kok suka banget merendahkan orang lain…dikiranya wanita Indonesia yg bener2 kerja banting tulang itu gampang saja bisa dijual belikan…dongo ah…Si Anu sendiri pekerjaannya apa jg kagak jelas..ekspatriat di Nyaudi pastinya jg bukan…wong sering dibentak-bentak ama majikannya ini…xixiixixxi… Daripada penasaran dan suka main tebak2an makanya tak undang kesini kalau pingin buka kedok saya dan tahu kerjaan saya..Jika sayang sama duit beli tiket, ntar itu duit tiket saya ganti deh…tapi pesan saja ya, bila mau ke eropa harus latihan pake toilet paper dulu …karena kebanyakan toilet disini tdk menyediakan air di bak mandi seperti di kampung ente…xixixixixi… Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Kompasianer (anggota Kompasiana) yang menayangkannya.Kompasiana tidak bertanggung jawab atas validitas dan akurasi informasi yang ditulis masing-masing kompasianer. Siapa yang menilai tulisan ini? - |
Atasi Demo Anarkis di Papua, Kapolda Tegakkan Hukum Positif Posted: 22 May 2013 11:32 AM PDT Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, Selasa (21/5/2013) menggelar acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam rangka sosialisasi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Acara yang digelar di Aula Rupatama Polda Papua, Jayapura itu, sekaligus untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat guna mensikapi aksi-aksi demo yang sangat sering terjadi di Papua, khususnya demo-demo anarkis. Lebih-lebih menjelang tanggal 1 Juli dimana sekelompok masyarakat Papua sering memperingatinya sebagai HUT TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka). Karenanya, Kapolda juga mengundang tokoh dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang selama ini dikenal seabagai sayap politiknya TPN-OPM. Tokoh KNPB yang turut hadir dalam coffee morning tersebut adalah Wim R. Medlama (Juru bicara KNPB). Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M, Tito Karnavian, MA.PhD mengatakan, pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat harus mengikuti aturan hukum positif. Terang Kapolda, aparat penegak hukum tetap berpatokan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. "selagi masih ada hukum positif, maka akan ditegakkan," tegas Kapolda. Dalam forum itu Jubir KNPB Wim R Medlama mengatakan, pihaknya akan tetap melanggar aturan, menggelar demo di Tanah Papua, meski pihak kepolisian tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dikarenakan KNPB tak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua, sebab mendaftarkan diri di Kesbangpol itu tidak perlu bagi KNPB. Wim Rocky Medlama juga menuding selama ini konflik antara pendemo dan kepolisian yang terjadi di lapangan saat aksi demo KNPB, bukan disebabkan simpatisannya, melainkan dari aparat kepolisian yang tengah mengamankan jalannya unjukrasa. Menanggapi penyampaian Jubir KNPB, Direktur Intel Polda Papua Kombes (Pol) Yakobus Marzuki menegaskan, sesuai aturan perundang-undangan bahwa pihak kepolisian akan mengeluarkan STTP kepada organisasi yang terdaftar pada Kesbangpol. Artinya, harus organisasi yang jelas yang diperbolehkan menggelar aksi unjukrasa. Terkait tudingan KNPB yang menyebutkan aparat kepolisian pemicu konflik di lapangan, Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare mengatakan, demo yang digelar KNPB maupun Bucthar Tabuni telah berjalan dengan koordinasi yang baik. Bahkan, kepolisian juga memberikan kebebasan, tapi disaat demo berjalan koordinasi antara massa atau koordinator putus, akibatnya massa tak terkendali, bahkan anarkis. Menurut Kapolres Jayapura, dalam aksi-aksi unjukrasanya KNPB, para pengunjuk rasa tak pernah menyampaikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga yang ada. Misalnya kepada DPRP maupun MRP, melainkan hanya menggelar orasi-orasi yang berpontensi separatis, makar dan mengganggu kepentingan umum. Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Kompasianer (anggota Kompasiana) yang menayangkannya.Kompasiana tidak bertanggung jawab atas validitas dan akurasi informasi yang ditulis masing-masing kompasianer. |
Posted: 22 May 2013 11:32 AM PDT |
You are subscribed to email updates from Kompasiana To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
0 komentar:
Posting Komentar