Geli ketika membaca guyonan dari sebuah situs humor tentang korupsi Indonesia. Indonesia menjadi kandidat lima besar negara paling korup, kemudian ketika disurvey lagi beberapa tahun kemudian Indonesia sudah tidak ada dalam daftar lima besar negara paling korup. Cerita itu bikin ketawa, ternyata Indonesia justru menyuap peneliti agar Indonesia tidak masuk dalam daftar negara paling korup.

Pejabat negara dari berbagai instansi pemerintahan menunjukkan kesan yang tidak baik kepada masyarakat. Bukan hanya ratusan ribu, jutaan, milyaran saja. Bahkan sampai triliuanan uang rakyat dirampasnya. Bagus memang akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang aksi KPK ataupun Kepolisian menangani beberapa kasus korupsi di Indonesia. Tapi itu hanya pada tingkat korupsi yang besar saja.

BBC Indonesia memberitakan tentang pemberhentian 350 perwira polisi di ibukota Ankara terkait penyelidikan korupsi. Andai saja kepolisian berani bertindak tegas untuk mengusut anggotanya yang melakukan praktek-praktek terlarang, mungkin bisa mengembalikan citra kepolisian di mata masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan semua institusi yang melayani kepentingan publik, masih melakukan praktik korupsi. Menurut TII, TNI dan Polri dianggap sebagai institusi yang paling tidak bersih diantara lembaga pemerintahan lainnya.

"Hal yang paling banyak dialami anak muda Aceh berdasarkan hasil survei adalah suap ketika ditilang polisi. Kemudian, suap untuk mendapatkan pekerjaan," kata Koordinator Program Kepemudaan TII Lia Toriana di Banda Aceh. (TII)

Masalah suap ketika ditilang polisi itu sudah rahasia umum. Sebenarnya kalau kena tilang di jalan raya, lebih baik memilih mendapat surat tilang kemudian sidang di pengadilan untuk mengambil surat-surat yang ditahan. Kalau itu dilakukan polisi tidak akan mendapat uang suap karena uang akan masuk ke negara.

Mengomentari masalah suap untuk mendapat pekerjaan dari pengakuan anak muda Aceh dalam survey yang dilakukan TII, memang benar kenyataannya. Untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di TNI atau kepolisian kita harus membayar sejumlah uang agar bisa lolos semua tahapan tes yang selanjutnya bisa menjadi pegawai instansi bersangkutan. Kalau untuk menjadi pegawai saja sudah ditarik uang banyak, maka setelah jadi pegawai nanti juga harus mendapat uang banyak. Sebenarnya hal seperti itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadi praktek-praktek terlarang di instansi pemerintahan.

Kadang aksi-aksi seperti itu lolos dari sorotan publik karena nominal tidak sefantastis kasus yang dilakukan pejabat-pejabat diatas. Tapi seharusnya kan pencabutan hama harus dari akar-akarnya biar benar-benar bisa bersih. Kalau daun atau tangkainya di potong, kan masih ada akarnya yang bisa tumbuh berkembang. Malah bisa tumbuh semakin subur.

var vglnk = { api_url: '//api.viglink.com/api', key: 'a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b' };

Terdapat 28,55 juta orang miskin di Indonesia pada bulan September 2013. Satu sisi dari data yang dilansir oleh BPS awal bulan ini, kita harus bersyukur karena jumlah orang miskin di Indonesia terus berkurang, tetapi disisi lain kita harus terus bepikir dan bekerja keras untuk membantu saudara-saudara setanah-air ini untuk bisa lepas dari kemiskinan.

Terdapat dua hal yang menurut saya pribadi menarik untuk teman-teman ketahui dari jumlah penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2013: pertama, tentang perkembangan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 dan kedua tentang kemiskinan mempengaruhi kesenjangan di Indonesia.

Terminologi Kemiskinan

Sebelum masuk inti bahasan, perlu diingatkan bahwa kemiskinan memiliki bermacam-macam terminologinya. Berikut macam-macam terminologi kemiskinan dari berbagai sumber.

Sumber	Definisi Kemiskinan
United Nations	Poverty is a condition resulting from severe deprivation of basic human needs such as food, shelter, safe drinking water, sanitation, health, education and information. Poverty is the process of human development having several dimensions to assess.
Amartya Sen (Pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998)	Poverty is characterized by three factors that show lack of access to basic capabilities. They include a lack of being well nourished and healthy, the lack of capability for healthy reproduction, and the lack of a capability to be educated and knowledgeable.
World Bank	Poverty is pronounced deprivation in well-being, and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one's life
Bappenas	Kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga
BPS	Kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga

Ya tapi okelah, hari ini kita tidak perdebatkan terlebih dahulu tentang definisi kemiskinan. Karena jikalau kita debatkan perbedaan definisi kemiskinan, berarti kita juga debatkan metodologi & metode pengukuran kemiskinan. Semisal pengukuran kemiskinan antara BPS dan World Bank. World Bank dari hasil penelitiannya selama beberapa tahun mengestimasi bahwa garis kemiskinan ialah orang dengan pendapatan US$ 2 per-hari. Dengan perhitungan world bank, di Indonesia pada tahun 2011 terdapat 58% penduduk di Indonesia yang terkategorikan miskin. Sedangkan kalau ikut kiblat BPS, orang yang dikategorikan miskin terdapat 12% dari total populasi.

Perkembangan Penduduk Miskin 2013

Sumber: BPS

Sekarang kita amati big picture perkembangan tren kemiskinan di Indonesia yang ada pada gambar diatas terlebih dahulu. Dari tahun 1996-2013, koreksi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin (artinya titik pada saat jumlah penduduk miskin naik dari tahun sebelumnya) terjadi dua kali, yakni tahun 1998 dan tahun 2006. Keduanya terkoreksi karena tahun 1998 terjadi krisis moneter dan tahun 2005 terjadi kenaikan harga BBM (dari Rp 2.400,- menjadi Rp 4.500,-).

Tapi kalau kita amati lebih detail lagi, ternyata terjadi pula kenaikan jumlah miskin dari bulan Maret 2013 hingga September 2013. Biasanya jumlah penduduk miskin pada bulan September lebih sedikit dibandingkan dengan bulan Maret sebelumnya, tapi tahun 2013 ini berbeda!

Ada serangkaian kondisi dan kebijakan yang terjadi sepanjang Maret hingga September 2013, mulai dari kenaikan UMR (pada bulan mei), pencabutan subsidi BBM (juni), inflasi tinggi (juli-agustus), kenaikan BI Rate(juni - november), dan melemahnya nilai rupiah (agustus hingga sekarang). Ternyata keseluruhan kondisi dan kebijaksanaan yang ditempuh berpengaruh pada jumlah penduduk miskin di Indonesia! terjadi kenaikan sekitar 500ribu penduduk yang masuk dalam kategori miskin!

Tapi perlu diingat kembali, ternyata jumlah penduduk miskin yang dilansir BPS ini tidak bisa dijadikan patokan. Semisal saat kita berkiblat pada kebijakan BLSM. Kebijakan BLSM membantu 15,530,897 rumah tangga. Jikalau 1 rumah tangga ada 4 orang, maka jumlah yang terbantu oleh BLSM adalah 62,123,588 jiwa. Jumlah ini saja sudah tiga kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menurut BPS.

Orang Miskin di Desa

Pertama silahkan teman-teman perhatikan tabel tentang perbandingan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan dibawah ini:

	Maret 2013		September 2013
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
Jumlah penduduk miskin (juta)	10,33	17,74	10,63	17,92
Persentase penduduk miskin	8,39 %	14,32 %	8,52 %	14,42 %
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,25	2,24	1,41	2,37
Indeks kedalaman kemiskinan (P2)	0,31	0,56	0,31	0,60

Sumber: Rekapitulasi dari BPS

Sekilas kita akan temukan bahwasanya secara kumulatif, lebih banyak ditemukan orang miskin di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Padahal harus kita ingat lagi kalau ada sekitar 53% jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan.

Kalau kita gunakan kembali standar perhitungan BPS yakni kemiskinan diukur berdasarkan daya belinya terhadap makanan dan bukan makanan dan pelajaran yang terjadi selama ini bahwa kemiskinan lebih banyak terjadi akibat pengaruh bahan makanan. Berarti ketahanan pangan memiliki kontribusi yang siginifikan dalam menentukan orang A & B ini miskin atau tidak.

Ingat, makanan diproduksi dari sektor pertanian, dimana sektor pertanian lebih banyak berada di perdesaan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jikalau sektor pertanian (yang lebih banyak berada di perdesaan) tidak segera dibenahi (dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro-pertanian seperti land reform, subsidi pupuk, peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dsb), bisa kita katakan bahwa kemiskinan akan terus terjadi di Indonesia.

Dan permasalahan tidak hanya akan berhenti pada kemiskinan. Kemiskinan di perdesaan dan terbengkalainya sektor pertanian akan mengakibatkan semakin tingginya laju urbanisasi, semakin besarnya jurang kesenjangan, rusaknya lingkungan hidup (akibat banyaknya alih fungsi pertanian), dan kurangnya pasokan pangan (dan memungkinkan terjadi krisis pangan).

**

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kemiskinan adalah corak khas yang menempel pada Negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tahun 2013 adalah bukti government failure dalam mengatasi kemiskinan. Rangkaian kondisi dan kebijaksanaan yang terjadi justru menambah 500ribu penduduk miskin.

Kadang kalau kita lihat satu orang miskin berdiri dihadapan kita, kita akan merasa iba dan serangkaian pertanyaan muncul dari dalam diri kita: mengapa orang ini tidak punya kemauan untuk maju, mengapa orang ini mentalnya lemah, mengapa orang ini tidak berusaha lebih keras, dan lain sebagainya pertanyaan yang mungkin akan muncul. Tapi kalau kita tahu ada 28 juta orang miskin, mungkin kita bisa jadi berpikir: jangan-jangan mereka ini adalah korban dari kebijakan yang payah. Poor people are not those who were borned to be poor, but they are tipically the victim of poor policy

Penulis adalah seorang fakir ilmu pengetahuan

Tidak usaha bicara yang aneh-aneh seperti meminta satu peti mati, karena tanpa dimintapun bila sudah meninggal pasti akan diberikan satu peti, dan sangat lucu kelihatannya jika mayat seorang Marzuki diusung kepusara dengan dua peti mati.

"Kalau saya korupsi, Satu peti mati untuk saya," ujar Marzuki Alie dalam debat terbuka peserta konvensi Capres Partai demokrat dihalaman Istana Maimun Medan. Marzuki seakan ingin menegaskan kesiapan dirinya menjadi pemimpin yang bersih, dan bila terbukti korupsi dikemudian hari dia rela dihukum mati.  Sebuah pernyataan yang terkesan berani untuk ukuran saat ini.

Awalnya saya begitu tertarik menyimak pernyataan Marzuki Alie ini, sang ketua DPR yang juga kader Partai demokrat ini nampaknya begitu sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah rakyat, teguh pendirian  dan tidak akan tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi jika sudah terpilih sebagai presiden.

Selanjutnya bermain dibenak saya sebuah pertanyaan, masih adakah rakyat yang percaya dengan ucapannya itu ?

Sulit untuk dijawab, karena rakyat sudah kenyang menelan janji manis dari para politisi, terutama poitisi dari Partai Demokrat.  Waktu mendekati Pemilu mereka beriklan mengatakan "TIDAK" pada korupsi, lima tahun kemudian mereka berbondong-bondong masuk bui.

Tercatat beberapa pernyataan elite Partai Demokrat yang terdengar manis dan meyakinkan tetapi berbuah pahit dan mengecewakan, dulu ketua umumnya Anas Urbaningrum berjanji "gantung di Monas",  seolah-olah Anas yakin betul dirinya benar-benar bersih, suci lahir bathin, satu senpun tangannya tidak menyentuh uang haram dari korupsi Hambalang. Kini Anas sudah diciduk oleh KPK, jangankan untuk menunaikan janjinya Gantung di Monas, dipanggil KPK saja dia malah mangkir sampai dua kali.

Kini janji manis itu diulangi lagi oleh Marzuki, bahwa dia siap mati jika korupsi, sebuah pernyatan yang tidak masuk akal, karena antara korupsi dan mati itu merupakan dua hal yang berbeda. Mati itu merupakan garis takdir yang sudah ditetapkan tuhan , sementara korupsi adalah sebuah perbuatan laknat yang dikutuk oleh tuhan. Korupsi atau tidak orang yang hidup pasti akan mati.

Jika Marzuki ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, ya maju sajalah dengan baik, kalau terpilih ya syukur, kalau tidak ya Alhamdulillah,  tidak usaha bicara yang aneh-aneh seperti meminta satu peti mati, karena tanpa dimintapun bila sudah meninggal pasti akan diberikan satu peti, dan sangat lucu kelihatannya jika mayat seorang Marzuki diusung kepusara dengan dua peti mati.

Ungkapan itu mengandung multi tafsir, pernyataan yang hari ini terkesan gagah dan berani itu dikemudian hari bisa menjadi alasan bahwa setiap orang yang sudah berhenti hidup hanya butuh satu peti mati. Dan selebihnya janji untuk tidak korupsi itu hanya sekedar pemanis kata dibibir, penyedap telinga yang mendengarkan, hasilnya jika sudah duduk dikursi kekuasaan lupa dengan segala janji yang sudah diucapkan,  atau dengan kata lain  Omong Kosong belaka.

OPINI | 23 January 2014 | 01:47 Dibaca: 2   Komentar: 0   0

Sejak pencalonan pada pemilihan gubernur DKI hingga memenangkan jabatan , gempuran kritikan belum surut menyertai kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Rumor yg beredar tentang pencalonannya dalam bursa pemilihan presiden mendatang, malah semakin membuat gencarnya serangan2 yg ditujukannya.

Begitu berpengaruhnya nama Jokowi hingga diberbagai survei selalu menempatkannya dalam daftar paling atas. Kepastian Jokowi mencapreskan diri belum ada kepastian tetapi rupanya nama gubernur tsb sudah membuat kebanyakan lawan politiknya melakukan berbagai cara untuk menghadangnya. Dari kritikan, tuduhan, fitnah dan pemlintiran perkataan dilakukan mereka.

Banjir yg sedang melanda diberbagai daerah tanah air termasuk Jakarta merupakan santapan hangat untuk dijadikan senjata menjatuhkan nama Jokowi. Setiap ucapannya menanggapi masalah banjir selalu ditunggu dan diintai mereka untuk dicari-cari kesalahannya. Perkataan yg bagi awam gampang dimengerti pun diplintir sedemikian rupa agar opini masyarakat menjadi salah mengartikan. Seperti yg dilakukan oleh Walhi N. Murki Priatna, LSM penggiat dan pemerhati lingkungan. Dalil agamapun dikeluarkan hingga penyebutan musyrik menanggapi perkataan Jokowi.

Ucapan Jokowi yg dipermasalahkan seperti yg dikutip oleh berbagai media adalah sbb : "Memang terjadi hujan deras di sekitar Pulogadung dan robnya naik. Problemnya ada di situ," kata Jokowi.

"Ini murni karena curah hujan tinggi. Karena semua air dari wilayah atas (Kawasan Puncak/Bogor, Jawa Barat) masuk ke Jakarta" tuturnya pada Sindonews saat memantau Kampung Pulo, Senin (13/1).

Tanggapan Walhi hingga menyebut kata musyrik beranggapan bahwa Jokowi menyalahkan hujan, "Yang namanya volume air tetap segitu enggak bisa berubah tapi gentongnya ini yang dikurangi. Kalau lama-lama hanya menyalahkan curah hujan nanti masyarakat ini takutnya musyrik, bilang banjir karena Tuhan padahal hujan itu berkah," ujar Manajer Penanganan Bencana Walhi Nasional Mukri Friatna di Jakarta, Sabtu (18/1/2014).

Orang awam saja pastinya tahu bahwa maksud ucapan Jokowi tidak menyalahkan hujan hingga mengakibatkan banjirnya Jakarta. Apa yg dia katakan adalah semacam hukum sebab akibat. Hal begini saja sampai harus mengeluarkan kata musyrik yg seakan ditujukan kepada Jokowi.

Kita ambil contoh padanan kalimat dengan menggantikan kata curah hujan dengan kelaparan. "Seharian si Ayu tidak makan, sehingga dia kelaparan". Dari kalimat tsb sudah jelas karena akibat seharian tidak makan maka dia kelaparan. Ini seperti halnya jg orang terlambat masuk kerja karena jalanan macet. Orang tidak akan menyalahkan macetnya tapi itu adalah sebagai penyebab hingga mengakibatkan terlambatnya masuk kantor.

Memang sebaiknya Jokowi tidak perlu menanggapi konfrontasi yg selalu dilakukan oleh orang- orang yg tidak menyukai keberadaannya sebagai gubernur , langkah yg ditempuh sudah benar dengan menunjukkan etos kerjanya untuk Jakarta lebih baik. Waktu hanya terbuang percuma jika harus meladeni omongan nyinyir dan hanya mengakibatkan kerja terganggu. Cukup orang- orang yg menginginkan pemimpin bersih, jujur  dan suka kerja, sudah lebih dari memadai untuk mengcounter kenyinyiran mereka…kwkwkkwkwkwkwk..