Pemilu Legislatif tinggal beberapa hari lagi. Biasanya sejumlah oknum caleg yang tidak jujur dan tim suksesnya, kasak-kusuk mengatur strategi. Salah satunya menyiapkan serangan fajar, yaitu mengucurkan dana atau bantuan kepada masyarakat pemilih, agar memilih dirinya saat pencoblosan.

Serangan fajar dalam pemilu di negeri ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan uang karena itu hanya istilah ketika tim sukses caleg atau partai melakukan praktik politik uang.

Disebut serangan fajar karena biasanya tim sukses mengetuk pintu ke pintu warga pada pagi hari menjelang waktu berangkat ke TPS untuk memberikan suaranya.

Sebenarnya praktik seperti ini belum tentu memnguntungkan bagi pemilik dana, karena tidak jarang ada tim sukses yang tidak amanah alias tidak menyampaikan uang dimaksud kepada warga. Biasanya dibawa lari sehingga di pemilik dana dirugikan.

Namun, karena pemilu bisa diibaratkan sebagai sebuah permainan, maka hasilnya pun bisa pula diatur. Kalau dalam sepak bola ada istilah menyogok wasit atau tim lawan, maka dalam perhelatan pemilu ini dinamakan serangan fajar. Sudah banyak kasus seperti ini terjadi setiap musim pemilu, namu pada caleg atau tokoh parpol bukannya jera malinkan semakin banyak yang melakukan hal serupa.

Aksi itu biasanya dilakukan beberapa jam sebelum pencoblosan pada pagi hari, sehingga disebut serangan fajar. Para caleg atau tim suksesnya mendatangi masyarakat sambil menyodorkan uang atau sembako, agar dipilih saat pemilu nanti.Cara ini tentu sangat tidak dibenarkan. Sebab, kalau meminjam istilah sepak bola, ini jelas tidak fair play. Agama Islam pun secara tegas juga melarang perbuatan tersebut. Pemberi dan penerima sumbangan dalam serangan fajar tersebut, dinilai telah telah melakukan perbuatah terlarang sehingga berdosa.

Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara, yaitu bertanggung jawab kepada negara dengan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Dewasa ini, semakin banyak warga negara yang ikut serta dalam dunia politik yaitu masuk dalam Organisasi Politik (Parpol), karena tingkat partisipasi politik masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini sebagai salah satu bukti pengakuan terhadap kebebasan warga untuk berorganisasi dan berserikat, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar dan berbagai Peraturan perundang-undanganyang memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

Berdasarkan hal ini, hampir tidak ada larangan ataupun batasan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menyuarakan hak-hak politiknya. Sehingga, dengan mudah setiap warga negara dapat bergabung dalam politik. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga sebagai warga negara?.

Terpisahnya Intervensi Politik dari Birokrasi dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak mudah terjadi. Hai ini terlepas dari apa sebenarnya tujuan dasar dari Politik yang seharusnya adalah rakyat (demokrasi) namun sekarang bergeser pada kepentingan golongan atau kepentingan kekuasaan. Birokrasi yang atas nama negara merupakan unsur pelayan masyarakat, belum menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik karena ada tanggung jawab lain yang diembannya, sebagai Anggota Partai Politik.

Sesuai dengan kududukannya, yang merupakan unsur Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan, sehingga tidak boleh terlibat dalam organisasi politik. Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya.

pada hari jum'at 4 april 2014, saya sedang liburan ke jogja dan mampir ke ambarukmo plaza mall, jam menunjukkan pukul 13.00 saya mampir ke KFC amplas untuk makan siang sembari menunggu teman saya pulang kerja, setelah makan selesai saya pindah ke tempat duduk yang ada colokan charger hp karena baterai hp saya sudah akan habis. kondisi badan saya sedang tidak enak badan ketika itu, kepala saya pusing, dan saya pun merebahkan kepala saya di meja, beberapa menit kemudian saya ditegur oleh supervisor/manager KFC amplas. Ibu itu berkata "maaf mas ini bukan tempat cas hp,klo mw cas silahkan ke atas mall ada tempat cas" ibu itu berkata saya seakan-akan dateng ke KFC hanya untuk nge-cas hp!! padahal sebelumnya saya sudah melakukan transaksi pembelian, sungguh tidak sopan dan tidak menghargai pelanggan sama sekali. Memang di meja tempat duduk saya sudah tidak ada tempat makan yang sudah saya makan, karena tidak mungkin dong saya pindah meja dengan membawa bekas tempat makanan yang sudah saya makan.

Akhirnya saya pun menegur ibu supervior/manajer itu. " bu tolong hargai pelanggan yah, anda tadi menegur saya seakan-akan saya dateng ke KFC cuma untuk nge-cas hp, saya juga sudah melakukan pembelian kok, saya juga punya pikiran lah klo mau nge-cas doang tanpa ada pembelian saya juga malu". Ibu supervisor/manajer KFC amplas itu bukannya minta maaf malah menceramahi saya. dia berkata " ini KFC bukan tempat nge cas mas".

Sungguh tidak sopan dan tidak menghargai sekali perlakuan Supervisor/Manajer KFC AMPLAS MALL JOGJA tersebut terhadap pelanggan yang dateng, buat apa menyediakan stok kontak di area klo tidak boleh digunakan oleh pelanggan. saya berharap manajemen KFC bisa membaca ini dan tolong hargai setiap pelanggan yang datang.

Sabtu kemarin, adalah hari terakhir digelarnya kampanye yang dilakukan 12 partai peserta Pemilu 2014. Selama tiga pekan menggelar kampanye sejak 16 Maret lalu, secara umum berlangsung lancar, dan damai.Selama 21 hari pelaksanaan kampanye, tidak ada kejadian luar biasa yang bisa mengganggu jalannya tahapan pemilu yang telah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Memang di beberapa lokasi kampanye atau di jalan menuju tempat digelarnya orasi politi, terjadi insiden, yang memakan korban, bahkan hingga tewas. Namun hal tersebut, lebih dikarenakan kecelakaan akibat kelalaian para peserta kampanye sendiri. Bukan salahnya kampanye.

Kampanye yang berjalan damai ini, tentunya tidak terlepas dari peran beberapa pihak. Dari intern parpol misalnya, para petinggi ke-12 parpol jauh-jauh hari sudah sepakat untuk menggelar kampanye damai. Demikian pula dengan para kader dan simpatisan parpol, yang sejauh ini masih bersikap di dalam koridor yang ada. Peran yang sangat sentral, dilakukan dengan baik pula oleh aparat kepolisian yang mengerahkan ribuan personelnya setiap digelarnya kampanye di suatu daerah.Gaya kampanye saat ini pun, sudah banyak berubah disbanding pada pemilu-pemilu sebelumnya. Memang rapat akbar yang mengerahkan massa yang begitu besar, masih digelar, namun sejumlah calon presiden juga calon anggota legislatif banyak pula yang melakukan kampanye dengan cara blusukan, langsung menemuai calon pemilihnya.

Kendati berjalan lancar, seperti sebelum-sebelumnya, kampanye kali ini pun banyak diwarnai banyak pelanggaran. Ke-12 parpol terindikasikan melakukan pelanggaran kampanye. Indikasi pelanggaran kampanye tersebut, antara lain jadwal pelaksana kampanye yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan ke KPU, penggunaan fasilitas pemerintah, dan pelibatan anak-anak atau yang belum mendapatkan hak pilih. Selain itu, mengganggu kelancaran lalu lintas. Juga da sejumlah pejabat pemerintahan yang berkampanye meski belum mendapatkan izin.

Di masa kampanye ini pun masih terjadi black campaign atau kampanye hitam yang menyudutkan partai tertentu. Sedangkan untuk kampanye melalui iklan di media massa, sejumlah parpol, khususnya yang pimpinan partainya merupakan pemilik media, terindikasikan melakukan pelanggaran pada kuota iklan yang ditayangkan.

Karena itu di luar hiruk pikuk politik ini, banyak masyarakat yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan finansial dengan digelarnya kampanye pemilu kali ini. Seperti sejumlah pengusaha kecil menengah yang banyak mendapatkan order pemilu, para pedagang kecil, termasuk artis-artis lokal yang panen manggung selama kampanye ini. Belum lagi para simpatisan partai dan caleg, yang kecipratan uang lelah saat mengikuti kampanye terbuka yang digelar sebuah parpol.

Setelah ini, akan memasuk hari tenang hingga digelarnya pemungutan suara pada Rabu, 9 April 2014. Diharapkan digelarnya kampanye selama 21 hari tersebut, bisa berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilu tahun ini. Sangat disayangkan jika begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk kampanye ini, hanya menghasilkan meningkatnya jumlah golongan putih (golput). Pada pemilu terakhir 2009 lalu, jumlah warga yang tidak memilih mencapai 66,9 juta atau 39% dari pemilik hak suara sebanyak 171 juta jiwa. Paling tidak, kampanye ke-12 parpol ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada 186.612.255 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada waktu pencoblosan nanti. Mari Sukseskan Pemilihan Umum Nanti.